Contoh Kasus Apabila ada 1 (satu) perkara yang terdakwanya lebih dari 1, katakanlah 3 orang, dan ketika putusan dibacakan ada salah satu terdakwa yang menyatakan banding sedangkan terdakwa yang lain menyatakan menerima putusan. Bagaimana status hukum kedua terdakwa...

Contoh Kasus  Pihak pertama dijamin oleh pihak kedua untuk meminta bahan bangunan dari toko bangunan milik korban, namun hal tersebut tidak tertulis mengingat bahwa pihak kedua adalah orang yang dikenal. Namun, ternyata dalam hal pembayaran pihak pertama ataupun kedua...

Persoalan kepastian hukum bukanlah barang baru. Sejak periode pertama jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya terus berusaha meningkatkan aspek kepastian hukum dengan memperbaiki tata aturan yang terkait investasi. Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia, peringkat kita terus mengalami kenaikan. Posisi Indonesia meningkat signifikan dari peringkat 120 di tahun 2014, menjadi peringkat 73 di 2019 hanya dalam lima tahun.

Negara berhak untuk mengambil alih kepemilikan atau penguasaan tanah terlantar. Tanah yang memiliki dasar hak atas tanah yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya atau tanah yang belum dimohonkan dasar penguasaanya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Negara. Ketentuan pengambilalihan tanah terlantar terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (“PP No. 11/2010”) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (“Perka BPN No. 4 Tahun 2010 Jo Perka BPN No. 9 Tahun 2011”).

Covid-19 memiliki karakteristik dan aspek yang sangat berbeda dari tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh Direksi Perusahaan sebelum-sebelumnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini belum pernah dihadapi oleh industri manapun bahkan secara global.